Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas, memiliki perbatasan dan kedaulatan yang harus dijaga dengan saksama. Baik perbatasan darat maupun laut, wilayah-wilayah ini merupakan garis terdepan yang menegaskan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengamankan area ini bukan sekadar tugas militer, melainkan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan setiap jengkal tanah dan perairan Indonesia terlindungi.
Aspek krusial dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan adalah kehadiran fisik dan pengawasan yang berkelanjutan. Di darat, pos-pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dijaga oleh personel TNI Angkatan Darat tersebar di sepanjang garis batas dengan negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Mereka tidak hanya bertugas menjaga patok batas, tetapi juga melakukan patroli rutin untuk mencegah penyelundupan, perlintasan ilegal, dan kegiatan subversif. Data dari Pusat Informasi Pertahanan Nasional pada 10 Mei 2025 menunjukkan bahwa peningkatan intensitas patroli di sektor darat berhasil menurunkan angka kasus penyelundupan hingga 20% dalam satu tahun terakhir.
Di sisi maritim, tantangan perbatasan dan kedaulatan jauh lebih kompleks. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan ribuan pulau, menjadikannya rentan terhadap berbagai pelanggaran di laut. TNI Angkatan Laut, melalui kapal-kapal perang dan patroli udara maritim, secara aktif mengamankan wilayah perairan dari illegal fishing, perompakan, hingga penyelundupan narkoba. Tindakan tegas, seperti penenggelaman kapal asing ilegal, menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menegakkan perbatasan dan kedaulatan di laut. Contohnya, pada bulan April 2025, Satuan Tugas Laut (Satgasla) Koarmada III berhasil mengamankan sebuah kapal berbendera asing yang mencuri ikan di perairan Laut Arafura.
Selain kekuatan militer, menjaga perbatasan dan kedaulatan juga memerlukan pendekatan non-militer. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan sangat penting untuk mengurangi insentif melakukan kegiatan ilegal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap NKRI. Edukasi tentang nasionalisme dan hukum di perbatasan juga vital. Pada akhirnya, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat di wilayah perbatasan adalah kunci utama dalam mengamankan keutuhan wilayah NKRI dari berbagai bentuk ancaman, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.