Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah doktrin politik dan militer yang sangat khas di Indonesia. Konsep ini pertama kali digagas oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, namun puncaknya diterapkan secara masif pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Doktrin ini memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Secara harfiah, Dwi Fungsi ABRI berarti militer memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara. Ini adalah peran tradisional militer di negara mana pun. Namun, fungsi kedua adalah sebagai kekuatan sosial politik yang ikut serta dalam pembangunan bangsa.
Pada masa Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI digunakan sebagai landasan legitimasi bagi keterlibatan militer di segala aspek kehidupan. Prajurit ABRI tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan, tetapi juga mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Militer dapat ditempatkan sebagai bupati, gubernur, hingga menteri. Kehadiran mereka di birokrasi ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik. Dengan konsep Dwi Fungsi ABRI, militer diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program pembangunan.
Presiden Soeharto melihat Dwi Fungsi ABRI sebagai cara efektif untuk mengendalikan negara. Melalui konsep ini, ia dapat memastikan bahwa pemerintahannya stabil dan tidak ada gejolak yang mengancam kekuasaannya. Pengerahan militer dalam urusan sipil menjadi hal yang lumrah.
Namun, penerapan Dwi Fungsi ABRI juga menuai banyak kritik. Konsep ini dianggap sebagai alat untuk mengintervensi politik. Banyak pihak berpendapat bahwa dominasi militer dalam politik mematikan peran sipil. Hal ini menyebabkan demokratisasi di Indonesia menjadi terhambat.
Kekuasaan militer yang begitu besar membuat kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah. Kritik terhadap fungsi ini semakin menguat menjelang akhir Orde Baru. Tuntutan reformasi pun muncul, salah satunya adalah penghapusan doktrin ini agar militer kembali ke fungsi aslinya sebagai alat pertahanan.
Akhirnya, doktrin ini secara resmi dihapus setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Penghapusan ini menandai era baru dalam hubungan antara militer dan politik di Indonesia, di mana militer diharapkan bersikap netral dan tidak lagi terlibat dalam urusan politik praktis.